 |
| Direksi dan Komisaris PT MMI Perdalam Tata Kelola Hadapi Bisnis Pariwisata Bahari |
SABDA GURU, BANDUNG – PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) memperkuat kapasitas jajaran Direksi dan Dewan Komisaris melalui pelatihan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengelolaan destinasi wisata bahari.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari di Swiss-Belresort Dago Bandung tersebut menjadi bagian dari persiapan PT MMI menghadapi pengembangan dan pengelolaan dua destinasi wisata bahari strategis, yakni Boom Marina dan Bali Maritime Tourist Hub (BMTH).
Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), aspek hukum korporasi, manajemen risiko, serta strategi Perusahaan dalam kelangsungan bisnis.
Materi pelatihan menghadirkan narasumber dan fasilitator dari bidang terkait, termasuk hukum korporasi, manajemen risiko, dan pariwisata bahari.
Pada hari pertama, pelatihan difokuskan pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta aspek perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Sejumlah materi yang diberikan mencakup Business Judgment Rule, Risk Management & Legal Protection, Directors Duties and Decision Making, Enterprise Risk Management, hingga Board Risk Oversight dan Three Lines Model.
Materi tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan organ perusahaan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko serta mengambil keputusan strategis.
Plt. Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia, Rudy Istiawan mengatakan pemahaman terhadap aspek hukum dan risiko menjadi bagian penting dalam memastikan setiap keputusan perusahaan dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelatihan ini adalah investasi strategis bagi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris untuk memahami secara utuh perlindungan hukum melalui prinsip Business Judgment Rule serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi,” ujar Rudy, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, setiap keputusan bisnis perlu melalui proses yang matang, transparan, dan mempertimbangkan aspek hukum maupun tata kelola perusahaan.
“Kami ingin memastikan setiap keputusan bisnis yang diambil telah melalui proses yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun tata kelola perusahaan,” katanya.
Memasuki hari kedua, pelatihan berfokus pada tema Destination Management for Marine Tourism.
Materi ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata bahari, mulai dari perencanaan tata ruang kawasan, pengembangan fasilitas marina dan pariwisata terpadu, standar keselamatan dan lingkungan, hingga peningkatan pengalaman pengunjung (visitor experience).
Aspek keberlanjutan (sustainability) serta pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal juga menjadi bagian dari materi yang diberikan.
Pemahaman tersebut dinilai penting seiring dengan persiapan PT MMI dalam mengembangkan Boom Marina dan Bali Maritime Tourist Hub sebagai bagian dari penguatan bisnis perusahaan di sektor maritim dan pariwisata bahari.
Komisaris PT Menara Maritim Indonesia, Heru Satrio mengatakan Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan risiko berjalan efektif.
“Sebagai pengawas jalannya perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab memastikan fungsi risk oversight berjalan efektif sesuai kerangka Three Lines Model,” kata Heru.
Ia menambahkan, materi mengenai pengelolaan destinasi wisata bahari juga relevan dengan arah pengembangan bisnis PT MMI ke depan.
“Mengingat Boom Marina dan Bali Maritime Tourist Hub akan menjadi bagian penting dari pengembangan bisnis pariwisata bahari perusahaan ke depan, organ perusahaan perlu memiliki pemahaman yang sama sejak tahap persiapan,” ujarnya.
PT MMI menilai penguatan kompetensi Direksi dan Dewan Komisaris menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi perkembangan bisnis perusahaan di sektor infrastruktur maritim dan pariwisata bahari.
Dengan memadukan pemahaman mengenai tata kelola, hukum, manajemen risiko, dan pengelolaan destinasi, perusahaan berharap proses pengambilan keputusan serta pengelolaan aset dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pengembangan Boom Marina dan Bali Maritime Tourist Hub dengan memperhatikan aspek bisnis, keselamatan, lingkungan, keberlanjutan, serta manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
