 |
Sabda Guru, Banyuasin - Di era informasi serba cepat, sering muncul satu pertanyaan yang wajar dari pembaca: “Kenapa berita ini berubah setelah terbit?” atau “Kenapa laporan kejadian tidak langsung naik jadi berita?”. Pertanyaan semacam ini bukan bentuk “nyinyir” justru tanda pembaca peduli pada akurasi. Namun, agar tidak muncul salah paham, kita perlu melihat satu hal yang sering dilupakan: berita adalah informasi yang bergerak, dan media yang bertanggung jawab memang harus siap memperbarui atau mengoreksi.
Di lapangan, satu kejadian jarang hadir dengan data yang langsung lengkap. Contohnya informasi lalu lintas: kondisi macet bisa berubah dalam 30 menit. Kabar pohon tumbang bisa berpindah dari “menghalangi total” menjadi “sudah bisa dilewati”.
Bahkan untuk isu layanan publik, jadwal atau persyaratan bisa berubah setelah ada pengumuman pembaruan. Kalau media membiarkan informasi awal tanpa update, pembaca justru berisiko mengambil keputusan yang keliru.
Karena itu, pembaruan (update) bukan “aib”, melainkan bagian dari tanggung jawab.
Hal yang sama berlaku pada koreksi. Kesalahan penulisan bisa terjadi: ejaan nama, jabatan, lokasi, angka, atau konteks kutipan.
Media yang sehat akan memperbaiki kesalahan ini secara terbuka, bukan menutup-nutupi. Koreksi yang jelas melindungi dua pihak sekaligus: pembaca mendapat data akurat, dan pihak yang terdampak tidak dirugikan oleh informasi yang salah.
Di titik ini, publik sebenarnya bisa menilai kedewasaan sebuah media: apakah ia mau memperbaiki kekeliruan dengan rapi, atau malah defensif.
Kita juga perlu membedakan antara “informasi awal” dan “berita terverifikasi”. Informasi awal banyak datang dari warga dan itu sangat membantu, terutama saat kejadian terjadi cepat.
Namun, informasi awal biasanya masih mentah: belum lengkap konteks, belum jelas sumbernya, atau masih simpang siur.
Maka, redaksi yang bertanggung jawab akan menahan diri untuk tidak mempublikasikan klaim yang berpotensi fitnah.
Menahan bukan berarti menutup mata; menahan berarti memberi ruang verifikasi agar publik tidak digiring oleh asumsi.
Ada lagi aspek yang sering luput: privasi. Di tengah ramainya grup warga, foto atau video kejadian kadang dibagikan begitu saja.
Padahal, ada batas yang perlu dijaga. Data pribadi seperti NIK, foto KTP/KK, alamat lengkap, nomor telepon orang lain, atau wajah korban (terutama anak) tidak seharusnya disebarkan.
Media yang bertanggung jawab biasanya memilih untuk menyamarkan bagian sensitif atau tidak menampilkan detail yang bisa merugikan korban.
Ini bukan “mengurangi fakta”, melainkan menjalankan prinsip kehati-hatian agar informasi tidak berubah menjadi doxing.
Lalu, bagaimana sebaiknya pembaca bersikap ketika menemukan berita yang berubah? Pertama, lihat apakah perubahan itu merupakan pembaruan wajar (misalnya kondisi lapangan) atau koreksi fakta (misalnya data yang salah).
Kedua, cek apakah media mencantumkan catatan pembaruan atau penjelasan koreksi. Ketiga, bila pembaca punya data yang lebih akurat, sampaikan dengan format yang rapi: sebutkan bagian yang keliru, tuliskan data yang benar, dan sertakan rujukan yang bisa diverifikasi.
Cara ini lebih efektif daripada menyerang atau memperpanjang debat di kolom komentar.
Di sisi redaksi, transparansi juga penting. Media yang baik seharusnya menjelaskan standar rujukan, prinsip privasi, dan mekanisme koreksi/klarifikasi agar pembaca punya patokan.
Transparansi semacam ini membantu publik memahami “cara kerja” informasi, sehingga tidak terburu-buru menyimpulkan hal negatif ketika berita diperbarui.
Sebagai referensi, beberapa media lokal menyediakan halaman profil editorial yang merangkum standar verifikasi, rujukan, dan koreksi. Warga bisa menjadikan halaman semacam itu sebagai pegangan ketika ingin menilai apakah sebuah sumber layak dirujuk.
Salah satu contohnya adalah profil “Media Berita Banyuasin” milik IDN Update yang memuat ringkasan standar rujukan, prinsip privasi, serta mekanisme koreksi/klarifikasi.
Dengan adanya patokan yang jelas, pembaca tidak hanya menilai dari “viral atau tidak”, tapi dari seberapa bertanggung jawab sebuah informasi disajikan.
Pada akhirnya, media dan pembaca berada di sisi yang sama: sama-sama ingin informasi yang membantu, bukan yang menyesatkan.
Pembaruan dan koreksi bukan musuh kredibilitas justru bukti bahwa sebuah kanal informasi mau bertanggung jawab.
Dan ketika budaya rujukan yang jelas tumbuh di Kabupaten Banyuasin, grup warga pun lebih kondusif: lebih sedikit panik, lebih sedikit fitnah, dan lebih banyak informasi yang bermanfaat.
