 |
| Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim bersama Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok/Ist). |
Sabdaguru, Jakarta — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, wacana mengenai sosok yang tepat memimpin jam‘iyyah ke depan kembali mengemuka di kalangan warga NU. Pertanyaan tersebut dinilai bukan sekadar soal figur, melainkan menyangkut arah, watak, dan kualitas kepemimpinan keulamaan yang dibutuhkan NU dalam menghadapi tantangan zaman.
Wakil Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Achmad Zuhri, menegaskan bahwa NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi matang secara etik, kultural, dan organisatoris.
“Pertanyaan mendasarnya bukan siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling siap secara keulamaan dan keorganisasian untuk memimpin jam‘iyyah sebesar NU,” ujar Achmad Zuhri saat dimintai pandangan.
Menurutnya, sosok yang dibutuhkan NU ke depan adalah kiai yang selesai dengan dirinya sendiri—kiai yang tidak lagi disibukkan oleh kepentingan pribadi, politik jangka pendek, atau kebutuhan pengakuan.
“NU memerlukan kiai yang merdeka secara batin dan etik. Kiai yang tidak mudah ditarik ke kepentingan pragmatis, sehingga mampu menjaga marwah jam‘iyyah dengan tenang dan jernih,” lanjutnya.
Ketika ditanya apakah ada figur yang mendekati kriteria tersebut, Achmad Zuhri menyebut Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim sebagai salah satu sosok yang layak dipertimbangkan secara serius.
“KH. Asep Saifuddin Chalim adalah dzurriyah pendiri NU, putra KH. Abdul Chalim Leuwimunding, Pahlawan Nasional. Tetapi yang lebih penting, beliau tidak berhenti pada nasab, melainkan membuktikan tanggung jawab sejarah itu melalui kerja nyata,” jelasnya.
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH. Asep dinilai berhasil membangun pesantren modern yang tetap berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Bagi Pergunu, pesantren adalah jantung NU, sehingga pengalaman memimpin pesantren besar menjadi modal penting dalam memimpin jam‘iyyah.
“Pengalaman beliau membesarkan pesantren menunjukkan kapasitas kepemimpinan kultural yang sangat relevan bagi NU,” tambahnya.
Achmad Zuhri juga menyoroti latar belakang akademik KH. Asep sebagai guru besar. Menurutnya, perpaduan antara tradisi pesantren dan kapasitas akademik menjadi kekuatan tersendiri dalam menjawab tantangan NU di era perubahan sosial yang cepat.
“Beliau membuktikan bahwa keulamaan dan akademik bisa berjalan beriringan. Ini penting bagi NU agar tetap kokoh secara tradisi, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman,” ujarnya.
Dari sisi kemandirian, KH. Asep dikenal sebagai kiai yang memiliki kapasitas ekonomi yang mapan dan sikap dermawan. Hal ini dinilai memberikan jaminan etik bagi kepemimpinan keulamaan yang independen.
“Kemandirian ekonomi membuat seorang kiai bisa bersikap objektif dan adil. Dalam hal ini, KH. Asep adalah contoh kiai yang telah selesai dengan dirinya sendiri,” tegas Achmad Zuhri.
Lebih jauh, ia menilai keberhasilan KH. Asep Saifuddin Chalim memimpin Pergunu menjadi bukti konkret kapasitas organisatoris beliau.
“Pergunu di bawah kepemimpinan beliau mampu menjaga garis keulamaan, memperjuangkan martabat guru, dan tetap relevan dalam percakapan kebijakan nasional. Bagi saya, itu adalah miniatur kepemimpinan NU,” katanya.
Meski demikian, Achmad Zuhri menegaskan bahwa pandangannya disampaikan dalam semangat musyawarah dan khidmah jam‘iyyah, serta tetap menghormati mekanisme organisasi NU.
“Ini bukan soal deklarasi atau kampanye. Ini refleksi jelang Muktamar NU: bahwa jam‘iyyah ini membutuhkan kiai yang meneduhkan, mempersatukan, dan matang secara etik. KH. Asep Saifuddin Chalim memiliki prasyarat itu dan layak dipertimbangkan,” pungkasnya.
