 |
| Penyaluran logistik Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Irham Waroihan, dari Posko Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe. (Foto: Dok/Ist). |
Sabdaguru, LHOKSEUMAWE – Pemerintah bersama TNI bergerak cepat memastikan kebutuhan pangan masyarakat Aceh tetap terpenuhi di tengah lumpuhnya akses transportasi akibat banjir dan tanah longsor. Sebanyak 10 ton beras bantuan didistribusikan ke wilayah terisolir di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Minggu (21/12/2025).
Penyaluran logistik tersebut dipantau langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Irham Waroihan, dari Posko Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe. Distribusi ini menjadi krusial karena sejumlah ruas jalan utama rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Irham menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat pascabencana. “Kami mengapresiasi respons cepat jajaran Korem 011/Lilawangsa. Bantuan ini diharapkan mempercepat pemulihan dan mencegah kelangkaan beras di wilayah terdampak,” ujarnya kepada awak media di sela pemantauan.
100 Personel TNI Tembus Medan Ekstrem
Kondisi geografis yang berat tidak menyurutkan upaya di lapangan. Sebanyak 100 personel TNI dikerahkan menggunakan sepeda motor untuk menembus jalur-jalur ekstrem menuju desa-desa terisolir. Setiap kendaraan membawa muatan 25 kilogram beras, dengan target penyaluran masing-masing 5 ton untuk Bener Meriah dan 5 ton untuk Aceh Tengah.
Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Korem 011/Lilawangsa, Letkol Inf Andi Ariyanto. Menurutnya, skema distribusi disesuaikan dengan kondisi lapangan agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain jalur darat, pemerintah juga menyiapkan opsi distribusi udara. Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Lanud Sultan Iskandar Muda untuk menyiagakan tambahan 8 ton beras sebagai penguat stok pangan di wilayah Gayo apabila akses darat semakin terbatas.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Ketat
Di tingkat pusat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pengawasan ketat dalam penyaluran bantuan. Ia menyatakan nol toleransi terhadap praktik penyelewengan atau korupsi yang dapat merugikan masyarakat terdampak bencana.
“Jika ada indikasi korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, segera laporkan. Bila terbukti, saya langsung pecat,” tegas Amran.
Langkah terpadu pemerintah dan TNI ini menegaskan kehadiran negara dalam situasi darurat, sekaligus memastikan hak dasar masyarakat atas pangan tetap terpenuhi meski berada di wilayah terisolir. Dengan pengawasan berlapis dan koordinasi lintas sektor, distribusi bantuan diharapkan berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
